‎Desakan Publik Kian Menggelegar, AKBP Rafli Yusuf Nugraha, S.H., S.I.K., M.I.P..Kapolres Labuhanbatu yang baru saja menjabat Ditantang Tangkap Pemilik SPBU Aek Kanopan Tanpa Pandang Bulu -->

Iklan Semua Halaman

‎Desakan Publik Kian Menggelegar, AKBP Rafli Yusuf Nugraha, S.H., S.I.K., M.I.P..Kapolres Labuhanbatu yang baru saja menjabat Ditantang Tangkap Pemilik SPBU Aek Kanopan Tanpa Pandang Bulu

Kabar Investigasi
Senin, 16 November 2026

 


‎

‎LABUHANBATUUTARA — Skandal penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di Aek Kanopan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, memasuki babak baru yang semakin memanas. Kendati telah menjadi sorotan publik dan menuai kecaman luas, aktivitas culas mafia migas di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) tersebut diduga masih terus beroperasi seolah menantang eksistensi hukum.

‎

‎Situasi ini tidak lagi sekadar pelanggaran distribusi energi, melainkan telah menjelma menjadi ujian kredibilitas dan integritas institusi kepolisian, khususnya di bawah komando Kapolres Labuhanbatu yang baru, AKBP Rafli Yusuf Nugraha, S.H., S.I.K., M.I.P.

‎

‎Alih-alih menunjukkan tindakan preventif dan represif yang cepat, mandeknya penanganan kasus ini di tingkat operasional memicu kemarahan publik. Sorotan tajam kini diarahkan langsung kepada Unit Tipidter (Tindak Pidana Tertentu) dan Unit Pidsus (Pidana Khusus) Satreskrim Polres Labuhanbatu yang dinilai mandul dan lamban merespons keresahan masyarakat.

‎

‎Sejumlah pihak menilai, pembiaran terhadap aktivitas pelangsiran dan penimbunan BBM subsidi di Aek Kanopan dapat merusak kepercayaan publik (public trust) terhadap Korps Bhayangkara. Praktik kotor ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merampas hak masyarakat kecil yang seharusnya berhak menikmati subsidi energi dari pemerintah.

‎

‎Menyikapi eskalasi yang kian membahayakan ini, elemen masyarakat dan pegiat anti-korupsi melayangkan ultimatum terbuka kepada Kapolres Labuhanbatu, AKBP Rafli Yusuf Nugraha, untuk segera membuktikan komitmen pemberantasan mafia migas di tanah Labuhanbatu.

‎

‎"Ujian nyata buat Kapolres yang baru! Jangan cuma ganti kepemimpinan tapi mental bawahannya tetap 'mati suri'. Kalau SPBU Aek Kanopan masih berani buka dan melangsir malam-malam, artinya mereka sudah menginjak-injak marwah hukum. Tangkap owner-nya, segel tempatnya, buktikan kalau polisi tidak masuk angin!"

‎

‎Kapolres ditantang untuk:

‎1. Memerintahkan penggerebekan mendadak secara mandiri dengan menerjunkan tim khusus di luar unit terkait guna menghindari potensi kebocoran informasi.

‎2. Memeriksa dan menangkap owner (pemilik) serta pengelola SPBU Aek Kanopan jika terbukti secara sah dan meyakinkan terlibat dalam skandal penyalahgunaan, penimbunan, atau pembiaran praktik pelangsiran ilegal.

‎3. Mengevaluasi jajaran internal yang terindikasi bersikap pasif atau diduga “bermain mata” dengan sindikat kejahatan terstruktur ini.

‎

‎Langkah tegas aparat penegak hukum tidak memiliki ruang untuk ragu, sebab regulasi dan payung hukum positif di Republik Indonesia telah mengatur sanksi yang sangat tegas terhadap pelaku penyalahgunaan BBM bersubsidi, antara lain:

‎

‎1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang):

‎

‎-- Pasal 55: "Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)."

‎-- Ketentuan ini menjerat tidak hanya pelaku lapangan (pelangsir/sopir), tetapi juga pemodal, pengelola, hingga pemilik (owner) SPBU yang turut memfasilitasi atau membiarkan terjadinya penyaluran yang tidak sesuai peruntukannya.

‎

‎2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):

‎

‎-- Pasal 55 KUHP (Turut Serta melakukan perbuatan pidana): Dapat diterapkan untuk menjerat para aktor intelektual, pemegang kendali, atau pemilik usaha yang terbukti memerintahkan, merencanakan, atau menikmati hasil dari kejahatan penimbunan BBM subsidi tersebut.

‎

‎Publik kini menanti langkah nyata dan gebrakan perdana dari AKBP Rafli Yusuf Nugraha di kursi kepemimpinan Polres Labuhanbatu. Apakah hukum akan ditegakkan secara adil tanpa pandang bulu, ataukah sindikat mafia migas Aek Kanopan akan terus kebal hukum? Waktu dan tindakan tegas aparat yang dinantikan.

‎

‎Rep NR