AEK KANOPAN, LABUHANBATU UTARA – Penegakan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kembali diuji. Dugaan peristiwa pengancaman yang dilaporkan Munawir Hasibuan melalui Laporan Polisi Nomor LP/B/261/XI/2026/SPKT tertanggal 12 November 2026, kini menjadi perhatian serius dan harus mendapatkan penanganan secara profesional, transparan, serta menyeluruh.
Perkara ini tidak boleh dipandang hanya sebagai persoalan pribadi antara pelapor dan terlapor. Sebab, berdasarkan informasi dan rangkaian konfirmasi jurnalistik yang menjadi latar belakang persoalan, terdapat dugaan permasalahan yang lebih luas, yakni menyangkut tata kelola dan penyaluran BBM jenis Pertalite di SPBU Aek Kanopan.
AWAL PERSOALAN: KONFIRMASI JURNALISTIK TERKAIT PENYALURAN BBM
Persoalan ini berawal dari kegiatan konfirmasi awak media terhadap dugaan penyimpangan penyaluran BBM jenis Pertalite yang merupakan BBM penugasan.
Penyaluran BBM penugasan semestinya dilaksanakan sesuai ketentuan, peruntukan, dan mekanisme distribusi yang berlaku, dengan memperhatikan hak konsumen akhir.
Namun, muncul dugaan bahwa penjualan Pertalite di SPBU Aek Kanopan tidak sepenuhnya berjalan sebagaimana peruntukannya. Terdapat informasi yang perlu diverifikasi mengenai dugaan penjualan kepada pelangsir, yang selanjutnya diduga menyalurkan kembali BBM kepada pihak lain atau agen di luar mekanisme penyaluran yang semestinya.
Jika dugaan tersebut terbukti, persoalan ini berpotensi merugikan masyarakat, mengganggu distribusi, serta menyebabkan antrean panjang bagi konsumen yang benar-benar membutuhkan BBM untuk kepentingan sehari-hari.
Awak media kemudian melakukan konfirmasi untuk memperoleh klarifikasi dan memastikan kebenaran informasi tersebut.
Akan tetapi, dalam rangkaian persoalan yang kemudian dilaporkan, muncul dugaan tindakan pengancaman yang dialami Munawir Hasibuan.
Perlu ditegaskan, hubungan antara kegiatan konfirmasi jurnalistik dan peristiwa dugaan pengancaman tersebut harus didalami penyidik berdasarkan bukti dan keterangan para pihak.
PERKEMBANGAN PENANGANAN PERKARA
Berdasarkan informasi dalam SP2HP Nomor SP2HP/286.a/XI/RES.1.24/2026/Reskrim tertanggal 16 November 2026, penyidik Polsek Kualuh Hulu telah melakukan sejumlah langkah penyidikan.
Dalam dokumen perkembangan tersebut tercantum:
1. Pemeriksaan terhadap pelapor Munawir Hasibuan.
2. Pemeriksaan saksi Ahmad Fadil Munthe.
3. Pemeriksaan saksi Sulaiman Tanjung.
4. Pemeriksaan terhadap tersangka Ridho Situmorang alias Ridho.
5. Penyitaan sejumlah barang yang berkaitan dengan perkara, yakni flashdisk berisi rekaman video, kaos abu-abu, celana hitam, pisau bergagang kayu, dan sarung hijau.
6. Rencana pengiriman SPDP kepada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu.
Dengan adanya perkembangan tersebut, publik tentu berharap proses penyidikan tidak berhenti pada pemeriksaan awal dan penetapan tersangka.
TUJUH HAL PENTING YANG HARUS DIJAWAB PENYIDIK
Untuk memastikan pembuktian perkara berjalan secara objektif dan menyeluruh, KABAR INVESTIGASI mendesak agar penyidik memberikan perhatian terhadap sejumlah hal berikut:
1. Bagaimana hasil pemeriksaan flashdisk?
Apakah rekaman video yang telah disita sudah diperiksa, dianalisis, dan dituangkan dalam hasil pemeriksaan penyidik? Rekaman tersebut harus dipastikan relevansinya terhadap peristiwa yang dilaporkan.
2. Apakah pisau sudah diperiksa dan dikaitkan dengan peristiwa?
Apakah barang bukti pisau bergagang kayu sudah diperiksa secara forensik atau melalui pemeriksaan lain yang diperlukan untuk memastikan keterkaitannya dengan perkara?
3. Apakah terdapat saksi tambahan?
Penyidik perlu menelusuri kemungkinan adanya saksi lain yang melihat, mendengar, atau mengetahui langsung rangkaian kejadian.
4. Apakah pemeriksaan tempat kejadian perkara sudah dilakukan secara menyeluruh?
Pemeriksaan lokasi penting untuk memperjelas posisi para pihak, kronologi kejadian, kondisi lingkungan, serta kemungkinan keberadaan kamera pengawas atau bukti elektronik lainnya.
5. Bagaimana perkembangan penyidikan setelah penetapan tersangka?
Publik berhak mengetahui perkembangan penanganan perkara sesuai ketentuan hukum dan tanpa mengganggu kepentingan penyidikan.
6. Apakah motif dan latar belakang dugaan pengancaman sudah didalami?
Penyidik perlu mengungkap apakah peristiwa tersebut memiliki keterkaitan dengan kegiatan konfirmasi jurnalistik mengenai dugaan penyimpangan penyaluran BBM Pertalite di SPBU Aek Kanopan.
7. Apakah dugaan penyimpangan penyaluran BBM Pertalite juga akan ditindaklanjuti?
Aparat dan instansi berwenang perlu melakukan pemeriksaan terpisah terhadap tata kelola penjualan BBM, mekanisme penyaluran, identitas pembeli, serta dugaan transaksi dengan pelangsir.
DESAKAN KEPADA APARAT PENEGAK HUKUM DAN INSTANSI TERKAIT
KABAR INVESTIGASI menyampaikan desakan sebagai berikut:
KEPADA KAPOLRES LABUHANBATU:
- Melakukan pengawasan terhadap proses penyidikan yang ditangani Polsek Kualuh Hulu.
- Memastikan seluruh alat bukti diperiksa secara profesional dan tidak ada yang diabaikan.
- Memastikan perlindungan hukum terhadap pelapor dan saksi.
- Mengawasi agar perkara berjalan secara transparan dan sesuai prosedur.
KEPADA KAPOLSEK KUALUH HULU:
- Menuntaskan pemeriksaan seluruh barang bukti.
- Mendalami motif dan kronologi peristiwa secara objektif.
- Memeriksa kemungkinan saksi tambahan dan bukti elektronik.
- Menyampaikan perkembangan penyidikan sesuai ketentuan yang berlaku.
KEPADA PERTAMINA PATRA NIAGA DAN BPH MIGAS:
- Melakukan pemeriksaan terhadap mekanisme penyaluran Pertalite di SPBU Aek Kanopan.
- Menelusuri dugaan penjualan kepada pelangsir.
- Memeriksa kesesuaian transaksi dan penyaluran dengan ketentuan BBM penugasan.
- Mengambil tindakan sesuai kewenangan apabila ditemukan pelanggaran.
KEPADA BPH MIGAS DAN INSTANSI PENGAWAS TERKAIT:
Memastikan BBM penugasan benar-benar diterima konsumen yang berhak, bukan justru dikuasai pihak-pihak yang diduga mengambil keuntungan melalui praktik penyaluran di luar ketentuan.
JANGAN SAMPAI KONFIRMASI JURNALISTIK BERUJUNG INTIMIDASI
Kegiatan konfirmasi merupakan bagian dari kerja jurnalistik untuk memperoleh informasi dan menjalankan fungsi kontrol sosial.
Kritik dan pertanyaan media seharusnya dijawab dengan klarifikasi berdasarkan fakta, bukan dengan tindakan intimidasi atau ancaman.
Kebebasan pers dijamin oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pasal 4 menjamin kemerdekaan pers, sedangkan Pasal 18 ayat (1) mengatur sanksi terhadap tindakan yang secara melawan hukum menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3).
Namun, penerapan ketentuan tersebut harus didasarkan pada unsur hukum dan hasil pemeriksaan yang objektif.
PENEGASAN KABAR INVESTIGASI
Kami menegaskan bahwa persoalan ini harus menjadi perhatian serius seluruh unsur penegakan hukum di NKRI.
Jangan sampai perkara dugaan pengancaman hanya diselesaikan pada permukaan, sementara dugaan persoalan yang menjadi latar belakang konfirmasi jurnalistik tidak pernah diperiksa.
Masyarakat membutuhkan kepastian hukum, perlindungan terhadap konsumen BBM, dan jaminan bahwa setiap orang dapat menjalankan fungsi kontrol sosial tanpa rasa takut.
Kami tidak meminta aparat untuk menghakimi siapa pun sebelum proses hukum selesai. Kami meminta aparat bekerja berdasarkan bukti, memeriksa setiap fakta, dan mengungkap kebenaran tanpa tebang pilih.
HUKUM JANGAN HANYA TAJAM KE BAWAH, TETAPI HARUS BERANI MENYENTUH SETIAP PIHAK YANG TERBUKTI MELANGGAR HUKUM.
KABAR INVESTIGASI AKAN TERUS MENGAWAL PERKEMBANGAN PERKARA INI DAN MENDORONG TRANSPARANSI PENEGAKAN HUKUM.
REP : EDY SYAHPUTERA MANURUNG

Komentar