Komentar
Sumbawa Besar, NTB -- Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terus dikeluhkan nelayan dan petani kini menjadi sorotan tajam. Di tengah sulitnya masyarakat kecil memperoleh BBM untuk bekerja, muncul pertanyaan besar: mengapa kebutuhan rakyat justru dipersulit, sementara dugaan penyalahgunaan BBM untuk aktivitas tambang ilegal masih menjadi perbincangan di tengah masyarakat?
Kepala Desa Labuhan Burung, Iwan Iskandar Putra, kepada media ini Selasa Senin 04/07/2026 , menegaskan bahwa Pemerintah Daerah harus segera mengambil langkah tegas menyelesaikan polemik yang meresahkan masyarakat.
"Yang paling terdampak adalah nelayan dan petani. Mereka kesulitan mendapatkan BBM untuk mencari nafkah. Jangan sampai kebijakan yang dibuat melalui berbagai regulasi justru menyulitkan rakyat kecil," tegasnya.
Menurutnya, pemerintah harus mengevaluasi mekanisme penyaluran BBM agar benar-benar berpihak kepada masyarakat yang berhak. Nelayan, petani, hingga pengemudi ojek tidak boleh menjadi korban kebijakan yang dinilai semakin rumit.
Ia juga mengingatkan agar aparat berwenang menindak tegas apabila terdapat oknum yang menyalahgunakan distribusi BBM, termasuk jika ditemukan penyimpangan untuk aktivitas yang melanggar hukum.
"Kalau memang ada penyalahgunaan distribusi BBM oleh oknum untuk kepentingan yang tidak semestinya, maka harus ditindak tanpa pandang bulu. Rakyat jangan terus menjadi korban," ujarnya.
Iwan mengingatkan, persoalan BBM bukan sekadar masalah distribusi, tetapi menyangkut keberlangsungan hidup masyarakat.
"Jangan sampai aksi sosial masyarakat berubah menjadi aksi yang tidak diinginkan karena merasa aspirasinya tidak didengar. Bahaya kalau persoalan BBM ini terus disepelekan," katanya.
Masyarakat berharap Pemerintah Daerah, instansi terkait, aparat penegak hukum, serta pihak-pihak yang bertanggung jawab atas distribusi BBM segera melakukan evaluasi menyeluruh dan memastikan pasokan BBM tepat sasaran sehingga nelayan dan petani dapat kembali bekerja dengan tenang.
Kelangkaan BBM yang berlarut-larut dinilai bukan hanya mengganggu roda perekonomian rakyat kecil, tetapi juga berpotensi mengikis kepercayaan publik apabila tidak segera ditangani secara serius, transparan, dan berkeadilan. ( Agus )