Komentar
PONTIANAK, 12 april 2026 – Jagat politik nasional kembali memanas setelah Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, melontarkan pernyataan provokatif yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM). Tak tanggung-tanggung, Krisantus sesumbar siap melakukan aksi simbolis "mencium lutut" KDM jika tokoh asal Jawa Barat tersebut mampu menyelesaikan persoalan infrastruktur di Kalimantan Barat dengan keterbatasan anggaran yang ada.
Ketegangan ini bermula dari kejengkelan Krisantus terhadap narasi di media sosial yang terus-menerus membandingkan kemajuan infrastruktur di Jawa dengan kondisi jalan di Kalimantan Barat yang kerap rusak parah.
Dalam sebuah pertemuan terbuka, Krisantus menyoroti ketimpangan yang jomplang antara luas wilayah dan kapasitas fiskal (APBD) kedua provinsi. Ia menilai publik tidak adil dalam membandingkan kinerja tanpa melihat angka-angka di atas kertas.
"Kalbar ini luasnya 1,1 kali Pulau Jawa. Kita punya luas 147.307 km^2 dengan APBD hanya sekitar Rp6,5 Triliun. Jawa Barat luasnya cuma 35.378 km^2 tapi APBD-nya tembus Rp30 Triliun lebih. Ini tidak sebanding!" ujar Krisantus dengan nada tinggi.
Ia bahkan melayangkan tantangan terbuka agar KDM mencoba duduk di kursinya untuk merasakan sulitnya mengelola wilayah raksasa dengan modal "cekak". "Kalau Dedi Mulyadi bisa bangun jalan mulus di seluruh Kalbar dengan uang Rp6 Triliun, saya cium lututnya," tegasnya.
Pernyataan "cium lutut" ini dianggap banyak pihak sebagai ekspresi frustrasi, namun sekaligus menjadi blunder komunikasi politik. Kritikus menilai bahwa meskipun kendala anggaran itu nyata, mempersonalisasi masalah sistemik kepada tokoh daerah lain dianggap tidak produktif bagi solusi pembangunan.
Di sisi lain, respons KDM yang cenderung tenang dan memilih untuk meminta maaf secara diplomatis justru memperkuat posisinya di mata publik sebagai pemimpin yang mampu mengelola konflik tanpa reaktif.
Persoalan ini bukan sekadar urusan harga diri dua tokoh politik, melainkan cermin dari luka lama ketimpangan pembangunan di Indonesia. Pertanyaannya, apakah pemerintah daerah akan terus menggunakan "minim APBD" sebagai perisai permanen atas lambannya perbaikan infrastruktur, ataukah mereka mampu berinovasi mencari pendanaan alternatif selain hanya mengandalkan kantong negara?
Publik Kalimantan Barat kini tidak menunggu siapa yang akan mencium lutut siapa, melainkan menanti kapan roda kendaraan mereka bisa melaju di aspal yang layak tanpa harus mempertaruhkan nyawa di jalan berlubang. Red