Komentar
Sambas, Jumat 12/11/ 2025 -- Dugaan penyimpangan penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Jenis Pembangunan Sarana & Sarana Fisik yang berlokasi di Dusun Gotong Royong. Desa Segarau Parit OUPUT Pemeliharaan Jalan Tunas Baru 2 ( Dua) Volume 1( Satu ) Paket dengan menggunakan DD( Dana Desa) Dana Anggaran senilai Rp 13. 597.900rka ( Tiga Belas Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Sembilan Ratus Rupiah) berdasarkan hasil konfirmasi dengan salah satu masyarakat menuai kritikan tajam.pasalnya anggaran yang digelontorkan tidak sesuai dengan perencanaan awal.Sewaktu masyarakat yang tidak mau menyebutkan namanya menyampaikan ke wartawan," terkait dengan pekerjaan tersebut kami selaku masyarakat sangat terimakasih dengan adanya program Pemerintah Desa ( Pemdes) Segarau Parit Kecamatan Tebas,Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat.
Akan tetapi permasalahannya kegiatan tersebut tidak sesuai dengan Dana yang dikeluarkan.Adanya ketimpangan dalam pengadaan material." Pungkasnya. Lanjut warga. Dengan nilai yang Lumayan termasuk pajak sebenarnya sudah sesuai dengan RAB ( Rancangan Anggaran Belanja ) tetapi faktanya sangat sumbang," ujar nya. Lanjut warga. Kegiatan jalan tersebut menggunakan sertu.Material sertu yang digunakan hanya 3 ( Tiga) Truk perkiraan Dana 1,2 juta/ Truk dengan upah angkut tenaga kerja masyarakat diberikan Rp 1.050.000 ( Satu Juta Lima Puluh Ribu) artinya total keseluruhan berkisar Tiga Truk sertu + Upah kerja berkisar 4,6 juta ( Empat Koma Enam Juta). Teka-Teki ini menjadi pertanyaan masyarakat.Dugaan besar adanya korupsi yang dilakukan oleh Oknum yang tidak bertanggung jawab.Pengelumbungan dana yang tidak sesuai seperti yang di harapkan. Kita perlu jelas kan di Dusun Gotong Royong ada tujuh item Kegiatan dengan Anggaran berbeda," tutur masyarakat.
Kepala Desa Segarau Parit sewaktu di konfirmasi melalui HP tidak mau angkat bicara mengenai kegiatan tersebut cuma mengirimkan SMS singkat," Dilapangan Jak sulit pk wa " untuk mengetahui lebih jauh lagi penyebab ketidaksesuaian anggaran penggunaan Dana Desa harus transparan dan akuntabel.
Dugaan ketidak transparan ini menimbulkan pertanyaan publik penting pengelolaan Dana Desa yang efektif dan transparan. Pihak berwenang diharapkan dapat mengusut tuntas dan memberikan sanksi yang sesuai kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab.
Rep : Samsul Hidayat