Komentar
PALI -- Aksi demontrasi Aliansi Jaringan Muda PALI rencana di Kantor DPRD PALI dan Kepala Kejaksaan Negeri Penukal Abab Lematang Ilir setempat, pada hari Selasa (10/6/2025) mendatang. Aksi tersebut yang menjadi tuntutan soal efisiensi anggaran dalam pembelian mobil dinas kepala daerah yang sangat fantastis karena tidak sejalan dengan Intruksi Presiden,Kamis 05/06/2025.
"Yogi S Memet, S. IP Kordinator Aliansi Jaringan Muda Pali mengatakan Aksi itu menuntut soal efisiensi anggaran yang tidak diindahkan oleh Pemerintah Kabupaten PALI.
Aksi ini salah satu menjadi poin tuntutan soal efisiensi anggaran sebagaimana Inpres (Instruksi Presiden) Nomor 1 Tahun 2025 berisikan arahan Presiden tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025. Kami menilai Pemkab PALI tidak patuh atas Inpres tersebut,” ujar Yogi S Memet,
Tidak patuhnya Pemkab PALI atas Inpres tersebut, Yogi mengatakan salah satunya pembelian mobil dinas kepala daerah. Belanja mobil dinas tersebut di nilainya bikin geleng-geleng hampir Rp.12 miliar. Padahal, pemerintah pusat sedang gencar mendorong daerah untuk melakukan efisiensi anggaran apalagi mobil dinas lama disebut masih sangat layak pakai.
“Pemerintah pusat kan sudah menyarankan agar kendaraan dinas disewa saja, bukan dibeli, untuk menghemat anggaran dan mengurangi biaya perawatan yang membebani APBD,”Kami menilai ini bentuk kemewahan yang tidak sensitif terhadap kondisi anggaran dan kebutuhan rakyat,” Tegasnya.
Alumni Universitas Sriwijaya itu mendesak DPRD PALI untuk membentuk panitia khusus untuk melakukan hak interplasi atas pembelian mobil kepala daerah itu.
Selain itu, ia juga meminta kepada DPRD PALI untuk melakukan pengawasan disetiap organisasi perangkat daerah (OPD). Sehingga tidak terjadi penyalahgunaan anggaran dalam proses belanja barang dan jasa.
“Kami mendesak aparat penegak hukum yakni Kejaksaan Negeri PALI untuk melakukan penyelidikan atas pengadaan mobil dinas kepala daerah tersebut,” tegasnya.
Padahal, kata Yogi, Presiden Prabowo tengah gencar melakukan program ketahanan pangan. Dengan anggaran yang sangat fantastis tersebut, Pemkab PALI seharusnya bisa menggeser anggaran tersebut di sektor ketahanan pangan serta pertanian.
“Coba anggaran belasan miliar itu digeser ke sektor pertanian, manfaatnya kesejahteraan petani pasti meningkat. Karena kita di PALI ini didominasi sektor pertanian. Tapi kalau belasan miliar hanya untuk mobil dinas kepala daerah yang dapat manfaatnya hanya mereka saja,” tandasnya.
Rep : Tim Investigasi