LABUHANBATU UTARA, SUMATERA UTARA — Kebisuan kolektif yang ditunjukkan oleh Inspektorat, Dinas Kesehatan, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), hingga pucuk pimpinan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) memicu eskalasi sorotan publik terkait tata kelola anggaran dan aset pelayanan kesehatan daerah. Hingga berita lanjutan ini diturunkan, seluruh instansi pengawasan internal di lingkungan Pemkab Labura belum menunjukkan langkah korektif, pemeriksaan terbuka, maupun klarifikasi resmi atas berbagai temuan yang telah mencuat ke ruang publik.
Padahal, merujuk pada laporan investigasi sebelumnya, bukti visual mengenai dugaan pemindahtanganan hingga penjualan barang milik daerah berupa inventaris pintu Ruang Gawat Darurat (RGD) di UPTD Puskesmas Tanjung Ledong telah disampaikan kepada pihak berwenang. Alih-alih menjadi pintu masuk audit menyeluruh terhadap manajemen fasilitas kesehatan, persoalan tersebut justru terkesan menguap di tengah sikap pasif aparatur pengawas intern pemerintah (APIP).
Situasi ini kian mengundang tanda tanya besar seiring berembusnya informasi di kalangan tenaga kesehatan dan pemerhati kebijakan publik mengenai dugaan adanya praktik pemotongan atau setoran sebesar 5 persen dari alokasi dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara.
Jika dugaan aliran dana non-prosedural sebesar 5 persen tersebut terbukti, maka persoalan di sektor kesehatan Labura bukan lagi sekadar kelalaian administratif pada tingkat unit pelaksana teknis, melainkan berpotensi mengarah pada praktik korupsi terstruktur yang menggerogoti hak pelayanan kesehatan masyarakat. Dana BOK dan JKN sejatinya merupakan instrumen vital negara untuk menjamin operasional puskesmas, peningkatan mutu layanan medis, serta kesejahteraan tenaga kesehatan di garis depan.
Melihat mandeknya fungsi pengawasan berjenjang di tingkat kabupaten, perwakilan Pers NKRI dari redaksi media KabarInvestigasi.id, Munawir, menilai bahwa instrumen pengawasan internal Pemkab Labura telah kehilangan taji dan independensinya. Ia secara terbuka mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) bersama aparat penegak hukum tingkat pusat untuk segera turun ke Labuhanbatu Utara melakukan supervisi serta audit investigatif terhadap pengelolaan anggaran Dinas Kesehatan.
"Diamnya Inspektorat, Dinas Kesehatan, BKD, hingga kepala daerah di tengah sorotan publik yang begitu terang-benderang merupakan anomali serius dalam tata kelola pemerintahan yang bersih (good governance). Ketika fungsi pengawasan internal memilih 'tidur' saat aset negara dipindahtangankan dan aroma dugaan setoran 5 persen dana BOK serta JKN mulai tercium tajam, maka publik berhak menduga adanya pembiaran yang sistematis," tegas Munawir dalam keterangannya, Rabu (18/11/2026).
Menurutnya, penyelesaian dugaan penyimpangan anggaran kesehatan tidak dapat lagi diserahkan kepada mekanisme internal daerah yang terbukti pasif.
"Kami melayangkan tantangan terbuka kepada KPK RI untuk turun langsung ke Labuhanbatu Utara. Periksa seluruh alur pengelolaan dan realisasi dana BOK serta JKN di Dinas Kesehatan dan seluruh UPTD Puskesmas. Jangan biarkan anggaran pelayanan dasar masyarakat pesisir dan pedesaan menjadi bancakan oknum birokrasi," ujarnya menambahkan.
Menjunjung tinggi prinsip keberimbangan berita (cover both sides) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta Kode Etik Jurnalistik, redaksi KabarInvestigasi.id terus berupaya melakukan konfirmasi resmi kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara, Inspektur Daerah, Kepala BKD, serta Bupati Labuhanbatu Utara guna memperoleh penjelasan objektif terkait status penanganan aset UPTD Puskesmas Tanjung Ledong maupun klarifikasi atas isu dugaan pemotongan 5 persen dana BOK dan JKN tersebut.
Hingga naskah ini diterbitkan, pihak-pihak terkait belum memberikan tanggapan resmi atas permintaan konfirmasi yang dilayangkan redaksi. Sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan (3) UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, redaksi KabarInvestigasi.id membuka ruang seluas-luasnya bagi seluruh pejabat maupun instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk menyampaikan hak jawab, hak koreksi, maupun klarifikasi resmi yang akan dimuat secara proporsional pada edisi berikutnya.
Rep: elang_panas.anti86

Komentar