Komentar
Labuhanbatu — Pelayanan kesehatan di Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) kini berada di titik nadir. Gelombang kemarahan dan jeritan hati dari para tenaga kesehatan (nakes) hingga masyarakat luas tak lagi terbendung. Sederet skandal busuk yang mendarah daging di instansi kesehatan—mulai dari dugaan pemotongan dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) hingga jual-beli aset negara—telah mengubah wajah fasilitas kesehatan menjadi ladang pungutan dan kepentingan oknum birokrat serakah.
Di tengah karut-marut ini, harapan penegakan hukum di tingkat lokal kian pupus. Aparat Penegak Hukum (APH) setempat dan Inspektorat daerah dinilai lumpuh, tumpul ke atas, dan diduga kuat telah terseret masuk ke dalam lingkaran setan (kooptasi kekuasaan) yang melindungi para aktor intelektual.
Oleh karena itu, desakan masif kini disuarakan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI segera turun gunung ke bumi "Santun Berkata Bijak Berkarya". Publik mendesak KPK melakukan sidak mendadak dan memberikan contoh nyata penegakan hukum berupa penangkapan terhadap para penjarah anggaran kesehatan di Labura.
Di balik megahnya gedung fasilitas kesehatan, para nakes di lapangan ternyata hidup dalam tekanan psikologis yang luar biasa. Hak-hak finansial yang seharusnya menjadi penopang kesejahteraan mereka justru menjadi ajang pemerasan terselubung oleh oknum-oknum pemegang kebijakan.
"Kami ini ibarat sapi perah. Hak kami yang bersumber dari JKN dipotong sampai 30 persen tanpa dasar yang jelas. Kalau kami protes atau mempertanyakan ke mana arah aliran uang itu, ancamannya mutasi atau penekanan administrasi. Kami terpaksa bungkam karena takut kehilangan pekerjaan, tapi batin kami sudah sangat menjerit melihat ketidakadilan ini," ungkap salah seorang tenaga kesehatan yang identitasnya sengaja disembunyikan, dengan nada suara bergetar saat memberikan keterangan kepada awak media, Rabu (11/11/2026).
Nakes lainnya, sebut saja bunga(nama samaran), turut membenarkan betapa buruknya tata kelola dan intimidasi yang terjadi di lingkungan puskesmas. Menurutnya, oknum pimpinan instansi kerap bertindak sewenang-wenang seolah-olah fasilitas kesehatan adalah milik pribadi.
"Boro-boro mau mengurus pelayanan pasien secara maksimal, urusan hak internal nakes saja disunat seenaknya. Tanda tangan pencairan jaspel diduga dipalsukan, sementara pimpinan asyik memperkaya diri sendiri dan menutup rapat ruang konfirmasi. Kami sudah lelah berharap pada pengawasan lokal yang terkesan tutup mata. Tolong, pak KPK, datanglah ke Labura dan selamatkan kami dari para parasit birokrasi ini," tegasnya penuh harap.
Menanggapi berbagai upaya pembungkaman, mulai dari pemblokiran nomor kontak jurnalis oleh oknum Kepala Puskesmas hingga berbagai bentuk teror mental yang diarahkan kepada nakes yang bersuara, Redaksi KabarInvestigasi.id menyatakan sikap tegas: tidak akan mundur setapak pun!
Sebagai pilar keempat demokrasi dan fungsi kontrol sosial yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, tim redaksi menegaskan akan terus mengawal kasus jahanam ini hingga tuntas. Segala bentuk intimidasi, pemagaran informasi, maupun upaya cuci tangan oleh pihak-pihak yang terlibat tidak akan pernah menyurutkan langkah pers untuk membongkar tuntas praktik-praktik kotor yang merugikan uang negara dan menyengsarakan rakyat Labura. Pengungkapan kebenaran adalah harga mati.
Berdasarkan rentetan investigasi yang mencuat ke publik, borok pengelolaan kesehatan di Labura bukan lagi sekadar pelanggaran administratif, melainkan dugaan tindak pidana korupsi sistemik yang melibatkan lintas lini:
1. Skandal Pemotongan Dana JKN Puskesmas Kuala Bangka:
Dana JKN yang menjadi hak para tenaga medis dan operasional fasilitas kesehatan diduga dipangkas secara sepihak hingga mencapai 30 persen. Tidak hanya itu, carut-marut ini diperparah dengan dugaan pemalsuan tanda tangan pencairan jasa pelayanan (jaspel) hingga rangkap jabatan dan pelanggaran regulasi administrasi kepegawaian. Ketika awak media mencoba mengonfirmasi, Kepala Puskesmas terkait justru memilih bungkam dan memblokir kontak jurnalis.
2. Puskesmas atau Lapak Loak? Kasus Tanjung Ledong:
Alih-alih merawat aset publik untuk pelayanan masyarakat, oknum Kepala Puskesmas Tanjung Ledong justru diduga nekat memperjualbelikan aset fasilitas kesehatan—seperti pintu kaca Ruang Gawat Darurat (RGD)—kepada pegawainya sendiri. Respons atas skandal ini sama: alergi terhadap kritik, tertutup, dan memblokir nomor konfirmasi pers.
3. Ambulans Besi Berkarat dan Bayang-Bayang TPPU:
Di Puskesmas Kampung Mesjid, nyawa pasien dipertaruhkan di atas kendaraan ambulans yang sudah tidak layak operasi dan dipenuhi besi berkarat. Tragisnya, berbagai temuan aliran dana dan manipulasi anggaran di Dinas Kesehatan Labura sebelumnya sempat mencuat, memunculkan indikasi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) serta manipulasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Pengembalian dana secara administratif terbukti tidak mampu menghapus unsur pidana yang merugikan keuangan negara.
Borok Tambahan: Pasien Korbankan Kantong Sendiri, RSUD Aek Kanopan Krisis Obat
Krisis integritas ini ternyata telah merembes hingga ke jantung fasilitas kesehatan rujukan daerah. Berdasarkan keluhan yang dihimpun di lapangan, persediaan obat-obatan di RSUD Aek Kanopan dilaporkan kerap mengalami kekosongan.
Kondisi ini tentu menjadi ancaman nyata bagi keselamatan pasien. Alih-alih mendapatkan pelayanan kesehatan gratis atau ditanggung fasilitas BPJS/JKN secara optimal, keluarga pasien kerap kali harus merogoh kocek pribadi untuk membeli resep obat di luar rumah sakit akibat kekosongan logistik medis di instalasi farmasi. Pertanyaan besar pun mengemuka: kemana larinya alokasi anggaran belanja obat dan alat kesehatan jika kebutuhan dasar pasien terus-menerus mengalami devisit?
Hilangnya kepercayaan publik dan para nakes terhadap institusi pengawas lokal membuat intervensi pusat menjadi harga mati.
- Mandulnya Pengawasan Lokal: Ketika Inspektorat daerah dan penegak hukum tingkat lokal terkesan lamban atau masuk angin, mata rantai impunitas ini hanya bisa diputus oleh lembaga antirasuah sekelas KPK RI.
- Menyelamatkan Nyawa Rakyat: Kesehatan adalah hak konstitusional warga negara. Membiarkan anggaran kesehatan digerogoti para "parasit birokrasi" sama saja dengan melegalkan kejahatan kemanusiaan secara terstruktur.
Warga Labura, para nakes yang terus menjerit, serta segenap insan pers kini menanti langkah nyata. Publik mendesak KPK RI tidak tinggal diam melihat bobroknya tata kelola instansi kesehatan di Labuhanbatu Utara. Sudah saatnya KPK membongkar praktik culas ini sampai ke akar-akarnya, menyeret para aktor intelektual ke muka hukum, dan memberikan efek jera yang nyata demi marwah pelayanan publik yang bersih dan berkeadilan.
Rep elang_panas.anti86