Dinsos Sambas Disemprot! Dr. Herman Hofi: Awas Ancaman Pemecatan dan Pidana, Jangan Cuma Duduk Manis Saat Bayi Kelainan Jantung Terlantar!.... -->

Iklan Semua Halaman

Dinsos Sambas Disemprot! Dr. Herman Hofi: Awas Ancaman Pemecatan dan Pidana, Jangan Cuma Duduk Manis Saat Bayi Kelainan Jantung Terlantar!....

Kabar Investigasi
Selasa, 17 November 2026

 



​SAMBAS, 17 November 2026 — Praktisi Hukum Kalimantan Barat, Dr. Herman Hofi Munawar, S.H., M.H., mengecam keras sikap abai dan lambannya respons Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Sambas dalam menangani laporan darurat terkait bayi penderita kelainan jantung asal Teluk Keramat. Ia menilai langkah cepat pendampingan yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Wartawan Republik Indonesia (DPC PWRI) Kabupaten Sambas merupakan wujud nyata kepedulian kemanusiaan sekaligus bukti gagalnya kepekaan birokrasi.  


​Dr. Herman Hofi menegaskan bahwa pengabaian aduan kemanusiaan tidak hanya mencederai nurani, tetapi juga menabrak regulasi hukum yang berlaku, mulai dari UU Pelayanan Publik hingga UU Perlindungan Anak. Kelalaian birokrasi ini membuka potensi penerapan tiga lapis sanksi berat bagi oknum pegawai maupun pejabat Dinsos yang terbukti lalai:  

​- Pemecatan Tidak Dengan Hormat (PP No. 94 Tahun 2021): Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengabaikan tugas kemanusiaan hingga berakibat fatal tergolong sebagai pelanggaran disiplin berat dengan ancaman pemecatan, sementara tenaga kontrak terancam pemutusan hubungan kerja (PHK).  

- Jerat Maladministrasi Ombudsman (UU No. 37 Tahun 2008): Penundaan dan pengabaian aduan warga merupakan bentuk maladministrasi yang wajib ditindaklanjuti berdasarkan rekomendasi Ombudsman, yang dapat berujung pada pencopotan jabatan hingga tuntutan ganti rugi.  

- Potensi Pidana Pembiaran (KUHP): Kelalaian birokrasi yang memicu perburukan kondisi kesehatan atau merenggut nyawa korban dapat diseret ke ranah pidana melalui pasal pembiaran orang dalam kesusahan.  


​"Bupati dan Inspektorat harus sikat habis birokrat yang arogan! Masyarakat yang diabaikan oleh Dinsos jangan takut, dokumentasikan buktinya dan laporkan segera melalui kanal resmi SP4N-LAPOR! (lapor.go.id) serta Ombudsman RI Perwakilan Kalbar," tegas Dr. Herman Hofi menutup keterangannya.

  

​Redaksi Media: Kabar Investigasi ID

Narahubung / Redaksi: 0813 4041 6338