LABUHANBATU UTARA – Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026 di Desa Air Hitam, Kecamatan Kualuh Leidong, Kabupaten Labuhanbatu Utara, menjadi perhatian terkait keterbukaan informasi publik mengenai perencanaan dan realisasi penggunaan anggaran desa.
Berdasarkan tangkapan layar laman informasi penyaluran Dana Desa pada aplikasi Jaga, untuk tahun anggaran 2026 tercantum pagu Dana Desa sebesar Rp373.456.000. Nilai penyaluran yang ditampilkan juga mencapai Rp373.456.000.
Dalam data tersebut, Desa Air Hitam tercatat berstatus sebagai Desa Berkembang. Penyaluran anggaran dibagi menjadi tiga tahapan, yakni tahap pertama sebesar Rp149.382.400 atau 40 persen, tahap kedua Rp224.073.600 atau 60 persen, sedangkan tahap ketiga tercatat nihil.
Pada bagian detail data penyaluran, terdapat sejumlah uraian kegiatan yang ditampilkan, antara lain:
1. Penyelenggaraan Posyandu sebesar Rp13.200.000.
2. Penyelenggaraan Posyandu sebesar Rp19.200.000.
3. Penyelenggaraan Posyandu sebesar Rp3.000.000.
4. Penyelenggaraan Posyandu sebesar Rp18.000.000.
5. Operasional Pemerintah Desa sebesar Rp5.460.000.
6. Operasional Pemerintah Desa sebesar Rp5.460.000.
7. Keadaan Mendesak sebesar Rp54.000.000.
Total nilai tujuh rincian kegiatan yang terlihat dalam tangkapan layar tersebut mencapai Rp118.320.000.
Dengan demikian, masih diperlukan dokumen dan penjelasan resmi untuk mengetahui rincian keseluruhan penggunaan anggaran, termasuk kegiatan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta program lainnya apabila memang dianggarkan.
Persoalan yang menjadi perhatian bukan semata-mata besarnya anggaran yang disalurkan, melainkan sejauh mana masyarakat dapat mengakses informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Dana Desa.
Hingga bahan pemberitaan ini disusun, belum tersedia dokumen pendukung dalam bahan investigasi yang diterima redaksi untuk memperlihatkan secara lengkap kesesuaian antara perencanaan anggaran dan realisasi kegiatan Dana Desa Air Hitam Tahun Anggaran 2026.
Karena itu, Kepala Desa Air Hitam, Suheri Edi, perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai keberadaan dan akses masyarakat terhadap dokumen APBDes 2026, Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), laporan realisasi anggaran, serta laporan pertanggungjawaban kegiatan.
Keterbukaan tersebut penting agar masyarakat tidak hanya mengetahui besaran anggaran, tetapi juga dapat mengawasi peruntukan dan manfaatnya.
Dalam rangka memenuhi prinsip keberimbangan pemberitaan, redaksi meminta Kepala Desa Air Hitam, Suheri Edi, memberikan klarifikasi atas sejumlah pertanyaan berikut:
1. Apakah APBDes Air Hitam Tahun Anggaran 2026 telah ditetapkan dan diumumkan kepada masyarakat?
2. Di mana masyarakat dapat mengakses dokumen perencanaan dan rincian kegiatan Dana Desa 2026?
3. Apakah seluruh kegiatan yang tercantum dalam sistem informasi penyaluran telah dilaksanakan sesuai perencanaan?
4. Apa dasar penetapan anggaran Posyandu yang muncul dalam beberapa rincian terpisah?
5. Apa peruntukan anggaran Keadaan Mendesak sebesar Rp54.000.000, siapa penerimanya, dan bagaimana mekanisme penyalurannya?
6. Mengapa informasi lengkap mengenai perencanaan dan realisasi kegiatan belum dapat diperlihatkan kepada masyarakat berdasarkan bahan yang diperoleh redaksi?
7. Apakah pemerintah desa telah menyediakan media informasi publik seperti papan informasi APBDes dan laporan realisasi anggaran?
Dana Desa merupakan anggaran publik yang penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan. Masyarakat memiliki kepentingan untuk mengetahui bagaimana anggaran tersebut direncanakan, dilaksanakan, dan memberikan manfaat bagi warga.
Oleh karena itu, Pemerintah Desa Air Hitam diharapkan membuka informasi secara transparan dan memberikan akses terhadap dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa 2026.
Redaksi juga mendorong instansi pemerintah yang berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan untuk memastikan keterbukaan informasi serta kesesuaian administrasi dan pelaksanaan kegiatan di lapangan.
Jurnalis/Edy syahputera manurung

Komentar