Turyadi Tuntut Sanksi Berat Pihak Normalisasi Rusaknya Aspal Baru di Sungai Baru Sambas: Mencederai Rasa Keadilan Warga dan Pemda. -->

Iklan Semua Halaman

Turyadi Tuntut Sanksi Berat Pihak Normalisasi Rusaknya Aspal Baru di Sungai Baru Sambas: Mencederai Rasa Keadilan Warga dan Pemda.

Kabar Investigasi
Minggu, 22 November 2026

 


​

SAMBAS — Ketua LIDIK Kalimantan Barat, Turyadi, menuntut penjatuhan sanksi berat kepada pihak yang menjalankan kegiatan normalisasi di kawasan Sungai Baru, Kabupaten Sambas, menyusul rusaknya lapisan aspal jalan yang baru rampung dibangun. Ia menegaskan bahwa perbuatan tersebut bukan sekadar kelalaian biasa, melainkan telah mencederai rasa keadilan masyarakat serta Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Sambas yang mengupayakan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur publik.


​Polemik ini mencuat setelah dokumentasi warga yang beredar sejak Rabu (18/11/2026) memperlihatkan permukaan aspal terkelupas dan hancur dengan pola jejak gerigi rantai besi (track) alat berat. Foto warga sekitar pukul 05.53 WIB memperlihatkan satu unit ekskavator kuning merek SANY tipe Long Arm berada di semak-semak tepi jalan tidak jauh dari titik kerusakan, sedangkan foto pada malam hari menunjukkan alat berat merek SANY berada di badan jalan beserta bekas jejak rantai dan potongan aspal yang terkelupas.



​Ekskavator yang disebut tengah menjalankan pekerjaan normalisasi di kawasan Sungai Baru itu diduga melintas langsung di atas perkerasan aspal baru tanpa menggunakan kendaraan pengangkut khusus (lowbed atau towing). Turyadi menilai pola pergerakan alat berat tersebut menabrak aturan tata kelola jalan dan menuntut pertanggungjawaban tegas dari pihak kegiatan normalisasi maupun pemilik alat berat.


​"Tindakan ini jelas mencederai rasa keadilan, khususnya masyarakat Kabupaten Sambas yang menantikan infrastruktur jalan layak dan juga Pemda Sambas. Jangan sampai pekerjaan normalisasi merusak jalan baru lalu dibiarkan begitu saja, harus ada sanksi berat dan pemulihan nyata sesuai aturan hukum," tegas Turyadi.



​Turyadi memaparkan bahwa dugaan perusakan atau gangguan fungsi jalan memiliki pijakan aturan dan ancaman sanksi dalam kerangka hukum penyelenggaraan dan lalu lintas jalan, antara lain UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (terkait larangan merusak/mengganggu fungsi jalan dengan ancaman pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00, maupun sanksi lanjutan apabila menimbulkan kecelakaan), UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan beserta perubahannya melalui UU No. 2 Tahun 2022 (terkait larangan mengganggu fungsi jalan di ruang manfaat jalan yang memuat ancaman pidana dan denda hingga Rp1.500.000.000,00 sesuai ketentuan pasal yang diterapkan), serta PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan terkait kewajiban penyelenggara jalan, tanggung jawab pemulihan, dan kewenangan penanganan. Selain sanksi pidana dan denda, pihak yang menimbulkan kerugian akibat perbuatan melawan hukum juga berpotensi menghadapi tuntutan pemulihan maupun ganti rugi secara perdata.



​Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Sambas, Samiaat, menyatakan kepada redaksi bahwa Dinas PUPR Kabupaten Sambas telah menindaklanjuti laporan masyarakat serta berkoordinasi dengan pihak terkait di lapangan, dan pelaksana pekerjaan menyatakan kesiapan memperbaiki kerusakan tersebut. "Sudah dijelaskan, bahwa pelaksana siap memperbaiki kerusakan tersebut. Insyaallah aman," ujar Samiaat.


​Publik kini menantikan pengawasan teknis yang ketat dan realisasi pemulihan di lapangan agar kualitas perkerasan jalan di Sungai Baru kembali sesuai standar konstruksi dan aman dilalui warga. Sementara itu, penerapan pasal secara spesifik, rincian status ruas jalan, kontrak/proyek normalisasi maupun pembangunan jalan, serta tenggat waktu dan spesifikasi teknis perbaikan masih dalam pendalaman lanjutan.


Rep : Tim Kabarinvestigasi.id