KETAPANG – Proyek pembangunan Jembatan Gantung Desa Alam Pakuan, Kabupaten Ketapang, dengan pagu anggaran APBN sebesar Rp8.225.775.000,00 pada tahun anggaran 2025–2026 menuai sorotan tajam dan diduga kuat bermasalah, Jumat (20/11/2026).
Ketua Perkumpulan Pemimpin Media Independen (P2MI) Kalimantan Barat, Thomas Mamahani, mengungkap adanya kejanggalan pada jadwal pelaksanaan proyek di lapangan. Merujuk pada papan informasi proyek, kontrak pekerjaan tersebut tercatat dimulai pada 12 Desember 2025 dengan masa waktu pelaksanaan selama 270 hari kalender.
"Namun, pekerjaan tersebut pada tanggal 23 Oktober 2026 masih dalam tahap pengerjaan," tuturnya.
Selain keterlambatan waktu, Thomas menyayangkan kinerja satuan kerja Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Bina Marga, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Barat yang dinilai lamban dan kurang tegas dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek tersebut.
"Kontraktor CV Beruang Kota sebagai pemenang lelang jembatan tersebut diduga telah menyalahi kontrak atau wanprestasi, karena terindikasi terlambat dalam pelaksanaan kontrak kerja," imbuhnya.
Ia juga menyoroti minimnya respons dari jajaran satuan kerja pengawas BPJN Kalbar atas sejumlah pemberitaan yang telah ditayangkan oleh insan pers di wilayah Kalimantan Barat, sehingga proyek tersebut terkesan kebal terhadap pengawasan maupun hukum.
Tak hanya soal administrasi dan waktu pengerjaan, P2MI Kalbar juga menyoroti kualitas fisik bangunan di lapangan yang dinilai jauh dari kata maksimal, terutama pada bagian struktur beton.
"Karena ada beberapa pekerjaan kualitas beton yang diduga kurang maksimal, terlihat beberapa bagian beton sudah mengalami kerusakan. Maka dari itu, kami nantinya akan melayangkan surat permohonan pemeriksaan kepada instansi terkait maupun aparat penegak hukum di wilayah Kalimantan Barat untuk meninjau kembali pekerjaan Proyek Pembangunan Jembatan Gantung Desa Alam Pakuan sebesar Rp8.225.775.000,00 tersebut," pungkasnya.
Rep : Tim Kabarinvestigasi.id

Komentar