Komentar
Labuhanbatu Utara -- Sorotan tajam kini tertuju pada Polsek Kualuh Hulu, Polres Labuhanbatu, Sumatera Utara. Institusi penegak hukum di tingkat kecamatan ini dinilai mengalami degradasi kinerja yang signifikan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Menanggapi keresahan publik yang kian eskalatif, jajaran pers nasional yang tergabung dalam entitas Pers NKRI secara resmi mendesak Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo untuk segera mengambil tindakan tegas.
Desakan tersebut meminta Kapolri melakukan evaluasi total sekaligus mencopot Kapolsek Kualuh Hulu dan Kepala Unit Reserse Kriminal (Kanit Reskrim) dari jabatannya. Langkah ekstrem ini dinilai perlu menyusul kuatnya dugaan pembiaran (omission) terhadap masifnya peredaran narkotika yang ironisnya terjadi tepat di depan pelataran mereka sendiri.
Kritik paling menohok dari Pers NKRI tertuju pada letak geografis peredaran barang haram tersebut. Publik hari ini disuguhkan tontonan yang menggelitik akal sehat: episentrum peredaran sabu terbesar di Labuhanbatu Utara (Labura) ternyata beroperasi subur di Lorong VI Kanopan—wilayah yang jaraknya hanya selangkah dari Markas Polsek Kualuh Hulu.
Anomali ini semakin telanjang setelah Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) melakukan penggerebekan yang sempat viral beberapa waktu lalu, dengan menangkap sosok yang diduga istri dari "Raja Sabu" Labura, tepat di depan hidung korps baju cokelat tersebut.
Meski belakangan ini publik diramaikan oleh rumor miring bahwa terduga yang ditangkap BNN RI telah dilepaskan kembali—memunculkan spekulasi skeptis di tengah masyarakat bahwa operasi tersebut diduga sekadar "kunjungan mencari ceruk keuntungan" atau uang tambahan ke Labura—peristiwa itu menyisakan satu kesimpulan logis yang tidak bisa dibantah: disfungsi total jajaran Polsek Kualuh Hulu.
"Sangat tidak masuk akal secara metodologi intelijen maupun logika awam. Bagaimana mungkin BNN RI yang baru turun sekali bisa langsung memetakan dan menangkap bandar di Lorong VI Kanopan, sementara Polsek Kualuh Hulu yang berkantor di sana bertahun-tahun seolah 'surplus pembiaran' dan tidak tahu apa-apa? Publik berhak bertanya: ini murni ketidakmampuan, atau ada kemitraan terselubung?" tegas perwakilan Pers NKRI.
Secara sosiologis, kehadiran seorang perwira perempuan yang menduduki pucuk pimpinan sebagai Kapolsek Kualuh Hulu awalnya diharapkan mampu membawa pendekatan yang lebih peka, bersih, dan tegas terhadap penyakit masyarakat. Narkoba, yang merusak struktur keluarga dan masa depan anak-anak di Labura, seharusnya menjadi musuh utama yang dibrantas tanpa kompromi oleh nurani seorang pemimpin perempuan.
Namun yang terjadi justru sebaliknya. Kepemimpinan feminin di Polsek Kualuh Hulu saat ini dinilai kehilangan taji dan kepekaannya. Alih-alih melahirkan wilayah hukum yang bersih dan aman, kepemimpinan saat ini justru terkesan "melempem" dan abai terhadap jeritan para ibu di Labura yang anak-anaknya hancur karena sabu. Publik pun mulai menyindir, apakah kelembutan kepemimpinan di Polsek Kualuh Hulu ini juga berlaku ramah bagi para pelaku bisnis haram, sehingga mereka bisa beroperasi dengan begitu tenang di bawah kepemimpinannya?
Kemerosotan kinerja Polsek Kualuh Hulu ini dinilai menjadi preseden buruk yang mencederai program Presisi (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan) yang diusung oleh Mabes Polri. Munculnya dugaan kuat mengenai adanya aliran dana atau "setoran" dari jaringan pengedar kepada oknum di tubuh Polsek semakin memperkeruh krisis kepercayaan ini.
Kecurigaan publik kian diperparah oleh sikap antikritik dan tertutupnya pucuk pimpinan Polsek Kualuh Hulu. Di kalangan jurnalis lokal maupun nasional, Kapolsek perempuan tersebut beserta Kanit Reskrimnya sudah sangat masyhur dikenal sebagai pejabat yang "alergi wartawan" dan sangat sulit untuk ditemui.
Setiap kali awak media mencoba melakukan konfirmasi demi keberimbangan berita (cover both sides) terkait isu-isu krusial, khususnya peredaran narkoba, kedua pejabat ini kompak membangun benteng birokrasi yang rumit dan seolah sengaja menghindar.
"Sikap elusif dan sulitnya Kapolsek serta Kanit Reskrim ditemui awak media menunjukkan adanya indikasi krisis transparansi. Jika memang bersih, mengapa harus risih menghadapi pertanyaan jurnalis? Ketertutupan ini justru mempertebal dugaan bahwa ada sesuatu yang sedang disembunyikan di balik meja kerja mereka," tambah perwakilan jurnalis senior Pers NKRI.
Sebagai pilar keempat demokrasi, Pers NKRI menegaskan komitmennya untuk mengawal kasus ini hingga tuntas. Kapolri diharapkan tidak menutup mata terhadap situasi di Kualuh Hulu, karena reputasi Polri dipertaruhkan dari unit terkecil di daerah.
"Kami mendesak Kapolri untuk segera menurunkan tim khusus dari Divisi Propam Mabes Polri. Copot Kapolsek perempuan yang tidak responsif ini beserta Kanit Reskrimnya. Bersihkan institusi dari oknum yang diduga memelihara bandar demi keuntungan pribadi, sebelum kemarahan publik berubah menjadi mosi tidak percaya yang lebih besar," tutup pernyataan sikap tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Polsek Kualuh Hulu maupun Polres Labuhanbatu belum memberikan konfirmasi resmi. Upaya wartawan untuk menghubungi Kapolsek dan Kanit Reskrim kembali membentur dinding bisu, menegaskan reputasi mereka yang memang terkenal sangat susah dijumpai oleh awak media.
Rep_ NR hasib